WANUA.ID – Studi terbaru yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan fakta mengkhawatirkan mengenai kondisi lingkungan di Pulau Sulawesi. Ekspansi masif industri ekstraktif, khususnya pertambangan nikel dan perkebunan skala besar, dinilai telah membuat daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) di pulau tersebut melampaui batas ekologisnya.
Berdasarkan laporan bertajuk “Melampaui Batas: Kegagalan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Mengendalikan Ekspansi Industri Ekstraktif di Sulawesi”, Celios memberikan skor agregat 4,5 dari skala 5 untuk Sulawesi. Angka ini menempatkan seluruh wilayah pulau dalam kategori kritis atau terlampaui batas kemampuannya dalam menampung beban lingkungan.
Program Manager Policy and Strategic Litigation Celios, Muhamad Saleh, menegaskan bahwa krisis ini tidak hanya disebabkan oleh tekanan ekologis yang tinggi, tetapi juga oleh lemahnya regulasi instrumen D3TLH. Selama periode 2014 hingga 2024, regulator mencatat penerbitan 574 izin tambang baru, di mana sekitar 60 persen di antaranya justru terbit dalam dua tahun terakhir saat kondisi lingkungan sudah sangat kritis. Bahkan, tercatat rata-rata satu hektare lahan di Sulawesi berpindah tangan ke pemegang izin tambang setiap enam menit.
Dampak dari ekspansi ekstraktif ini memicu tekanan ganda pada ekosistem dan perubahan struktur ekonomi lokal. Sektor pertambangan dan perkebunan sawit menyumbang hingga 82,2 persen dari total deforestasi di Sulawesi pada periode 2014–2023. Perubahan ini juga mengikis sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat pedesaan.
Selain deforestasi, pembangunan smelter dan porsi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive di kawasan industri turut membawa dampak buruk bagi kesehatan warga sekitar. Fasilitas pengolahan nikel yang terkonsentrasi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara diperkirakan menghasilkan 32,8 juta ton limbah B3 per tahun. Akibatnya, wilayah sentra industri mencatat angka kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pneumonia hingga dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan wilayah non-industri, yang sayangnya tidak diimbangi dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang memadai.
Ekspansi industri yang agresif juga memicu eskalasi konflik ruang hidup dan agraria. Catatan Celios menunjukkan terdapat 95 konflik agraria yang berdampak pada puluhan ribu warga dan puluhan komunitas lokal, yang tidak jarang berujung pada tindakan represif. Secara keseluruhan, nilai kerugian ekologis akibat kerusakan hutan, ekosistem pesisir, dan hilangnya air bersih di Sulawesi ditaksir telah menembus angka Rp100 triliun.
Menanggapi temuan tersebut, Director of Socio-Bioeconomy Celios, Fiorentina Refani, mendesak pemerintah untuk segera merombak regulasi D3TLH secara menyeluruh. Celios menuntut agar penetapan status “melampaui batas” memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menghentikan izin baru, mengevaluasi izin lama, mempublikasikan data perizinan, serta mewajibkan korporasi melakukan pemulihan lingkungan secara konkret.
