Wanua.id – Pembatalan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen ASN Kemendiktisaintek terus memicu kekecewaan di kalangan akademisi. Banyak pihak menilai bahwa pimpinan kampus dan Forum Guru Besar tidak menunjukkan keberanian yang cukup untuk membela hak-hak dosen dalam menghadapi kebijakan tersebut. Sikap yang terlihat cenderung mengikuti arahan pemerintah tanpa perlawanan yang berarti menimbulkan kesan kurangnya keberpihakan terhadap dosen.
Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Korwil Sulawesi menegaskan bahwa pembatalan tunjangan ini merupakan bentuk ketidakadilan yang berdampak pada kesejahteraan ribuan dosen di berbagai daerah. Kebijakan ini dianggap mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap kontribusi dosen dalam membangun kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Sebagai bentuk protes, ADAKSI Korwil Sulawesi berencana menggelar aksi serentak secara nasional, yang tidak hanya berupa demonstrasi, tetapi juga mempertimbangkan langkah mogok mengajar sebagai tekanan tambahan. Gerakan mogok ini dipandang sebagai cara untuk menunjukkan pentingnya peran dosen dalam keberlanjutan aktivitas pendidikan di institusi perguruan tinggi.
Isu mogok mengajar telah mulai mencuat di beberapa wilayah, dengan dukungan yang terus meluas di kalangan dosen. Para akademisi berharap bahwa aksi ini mampu menggerakkan pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret terkait pencabutan kebijakan pembatalan tunjangan kinerja.
Sebaliknya, ketiadaan langkah konkret dari pimpinan institusi pendidikan untuk menghadapi kebijakan ini dinilai memperparah situasi. Dalam kondisi ini, dosen merasa harus berjuang sendiri tanpa dukungan kuat dari pihak yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi mereka.
Para dosen juga berharap Forum Guru Besar dan pimpinan kampus lebih tegas dan berani dalam menghadapi kebijakan yang merugikan akademisi. “Kami butuh pemimpin yang tidak hanya duduk di kursi kekuasaan, tetapi juga memperjuangkan kesejahteraan kami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan profesional mereka,” ungkap salah satu anggota ADAKSI Korwil Sulawesi.
“Jika para pemimpin kami tidak dapat memperjuangkan hak-hak dosen, maka kami sendiri yang akan bergerak. Aksi nasional ini adalah bentuk solidaritas sekaligus seruan agar pemerintah mendengar keluhan kami,” tambah perwakilan ADAKSI Korwil Sulawesi.
Aksi nasional yang direncanakan diharapkan mampu menyampaikan pesan tegas kepada pemerintah dan pemimpin institusi pendidikan. Solidaritas yang ditunjukkan oleh para dosen ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya hak-hak dosen dalam mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi yang berkualitas di Indonesia.
