Wanua.id – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya telah memberikan peringatan kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih terkait penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri untuk kepentingan pribadi. Peringatan ini muncul setelah insiden yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes-PDT), Yandri Susanto, yang menggunakan surat resmi kementerian untuk acara pribadinya.
Dalam pernyataannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024), Budi Arie menjelaskan, “Iya, kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama. Semua imbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih,” katanya. Namun, ia menegaskan bahwa peringatan Mayor Teddy bukanlah sebuah teguran melainkan pengingat agar para menteri lebih berhati-hati dalam memisahkan urusan pribadi dari kewenangan jabatan.
Mayor Teddy menyampaikan peringatan tersebut melalui grup WhatsApp kabinet, meminta agar para menteri tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. “Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga,” tegas Budi.
Rocky Gerung, seorang pengamat politik asal Sulawesi Utara, ikut menyoroti kasus ini. Menurutnya, tindakan Yandri Susanto mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan etika publik. “Birokrasi kementerian sudah digunakan untuk kepentingan keluarga sang menteri. Ini menunjukkan kontrol etik yang buruk. Pejabat publik seharusnya paham bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar Rocky.
Rocky menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, pengunduran diri adalah satu-satunya bentuk tanggung jawab yang dapat diambil oleh pejabat publik yang bersangkutan. “Etika publik menuntut ketahuandirian. Pengunduran diri adalah cara pejabat menunjukkan tanggung jawab atas kesalahan ini,” tambah Rocky.
Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam birokrasi dan menegaskan bahwa penyalahgunaan fasilitas negara harus dihindari demi menjaga kepercayaan publik. (***/ar)
