Wanua.id — Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar audiensi resmi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, pada Jumat pagi (di Gedung Cakti Kemenkeu RI. Pertemuan selama lebih dari satu jam ini menghadirkan sepuluh perwakilan ADAKSI yang mewakili berbagai perguruan tinggi di Indonesia, menjadi ruang dialog penting antara dosen ASN dan pemerintah terkait problematika struktural yang selama bertahun-tahun menumpuk tanpa penyelesaian.
Dalam forum tersebut, ADAKSI menyampaikan tiga isu besar yang dinilai paling mendesak. Pertama, mengenai utang negara berupa Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen ASN untuk periode 2020–2024 yang hingga kini tidak pernah dibayarkan, meski telah memiliki dasar hukum kuat melalui Perpres No. 136/2018 dan Permendikbud No. 49/2020. Lima tahun tanpa realisasi disebut telah menjadikannya sebagai kewajiban negara yang harus segera dituntaskan.
Isu berikutnya berkaitan dengan kekacauan tata kelola keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terbagi dalam klaster Satker, BLU, dan BH. Skema yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan fleksibilitas ternyata menimbulkan ketimpangan remunerasi antar-PTN dan bahkan antar-fakultas dalam satu kampus. ADAKSI menegaskan bahwa banyak dosen PTN BLU dan BH menerima pendapatan di bawah standar Tukin karena terbatasnya kemampuan kampus menghimpun pendapatan. Kondisi ini semakin diperparah oleh praktik penerimaan mahasiswa secara masif demi mengejar pemasukan, yang membuat banyak dosen harus mengajar hingga 60 SKS atau lebih dari 20 kelas per semester. Situasi tersebut dinilai tidak manusiawi, merusak mutu pengajaran, menghilangkan waktu untuk riset, dan berdampak buruk pada kesehatan mental dosen. Ekspansi agresif PTN BLU/BH juga dituding menyebabkan banyak Perguruan Tinggi Swasta kolaps karena struktur persaingan yang tidak lagi sehat.
ADAKSI juga menyoroti stagnasi tunjangan fungsional dosen yang tidak pernah naik sejak 2007, menjadikannya beku selama hampir dua dekade. Dalam konteks profesi dosen sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia Indonesia, stagnasi ini disebut sebagai anomali kebijakan yang harus segera dikoreksi.
Menanggapi berbagai isu tersebut, Menteri Keuangan Dr. Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons yang dinilai komprehensif. Ia menyatakan bahwa Kemenkeu pada prinsipnya siap membayarkan rapelan Tukin 2020–2024, namun pencairan baru dapat dilakukan setelah Kemendiktisaintek mengajukan permohonan resmi. Menkeu juga meminta data lengkap mengenai take home pay dosen di seluruh PTN untuk memetakan kesenjangan remunerasi secara faktual sebelum menyusun kebijakan korektif yang menyeluruh.
Menkeu Purbaya menilai bahwa kondisi remunerasi dosen saat ini menunjukkan perlunya standar penghasilan nasional yang layak dan seragam bagi dosen ASN, terlepas dari status kampus. Ia juga menegaskan perlunya evaluasi total terhadap model klaster Satker–BLU–BH karena dianggap menimbulkan distorsi, ketidakadilan, dan beban finansial yang tidak proporsional bagi banyak PTN. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya akses pendidikan tinggi yang terjangkau bahkan gratis bagi masyarakat.
Dalam audiensi tersebut, Menkeu juga menyoroti persoalan mandatory spending 20% untuk sektor pendidikan yang dinilainya perlu dilihat kembali secara lebih jernih, karena terdapat indikasi alokasi tersebut tidak sepenuhnya digunakan secara murni untuk pendidikan. Ia menekankan pentingnya penegakan disiplin anggaran agar kualitas pendidikan nasional dapat terjaga. Mengenai tunjangan fungsional dosen yang tidak naik sejak 2007, Menkeu menilai stagnasi hampir dua dekade sebagai kondisi yang tidak wajar dan harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur penghasilan ASN.
Selain itu, Purbaya menegaskan bahwa walaupun PTN BLU dan BH telah diaudit akuntan publik, negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif, terutama terkait pengelolaan aset negara, penggunaan BOPTN, dan penyertaan anggaran APBN. Transparansi dan akuntabilitas disebut sebagai fondasi penting dalam menjaga integritas sistem pendidikan tinggi Indonesia.
ADAKSI menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan Menkeu yang dinilai memberikan harapan baru bagi para dosen ASN di seluruh Indonesia. Pertemuan ini dianggap sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan PTN dan memperjuangkan kesejahteraan dosen sebagai ujung tombak pendidikan tinggi. ADAKSI menegaskan komitmennya mengawal tindak lanjut hasil audiensi, terutama mendorong Kemendiktisaintek segera mengajukan permohonan pencairan rapelan Tukin 2020–2024 serta memastikan adanya harmonisasi kebijakan remunerasi yang lebih adil dan manusiawi.
Melalui audiensi ini, ADAKSI berharap negara semakin kuat hadir dalam menjamin keadilan, keterjangkauan, dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, demi masa depan generasi muda yang lebih unggul dan berdaya saing.
