Wanua.id – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) meluapkan kekecewaannya terhadap Presiden Prabowo Subianto yang lebih memilih bertemu dengan para rektor di Istana Negara pada Kamis, 13 Maret 2025, ketimbang menuntaskan persoalan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN yang tak kunjung terealisasi. Bagi Adaksi, pertemuan tersebut bukan hanya ironi, tetapi juga bentuk ketidakpedulian terhadap kesejahteraan para pendidik yang selama ini berjuang meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
“Draf Perpres tukin dosen ASN Kemendiktisaintek sudah selesai dan hanya menunggu tanda tangan Presiden. Namun hingga kini, janji itu masih sebatas wacana tanpa kepastian,” ujar Ketua Adaksi Pusat, Fatimah, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 14 Maret 2025.
Ia menilai, pertemuan Presiden dengan para rektor menjadi tamparan bagi para dosen ASN. Di satu sisi, Prabowo berorasi tentang pentingnya mencetak sumber daya manusia unggul, namun di sisi lain, kesejahteraan para pendidik yang menjadi tulang punggung pendidikan tinggi justru diabaikan. “Dosen terus dituntut meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, tapi hak mereka sendiri dibiarkan terkatung-katung. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegasnya.
Fatimah mengingatkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berjanji dalam rapat di DPR pada 14 Februari 2025 bahwa tukin bagi dosen ASN Kemendiktisaintek akan diberikan. Bahkan, alokasi anggaran dalam APBN 2025 telah disiapkan. Namun hingga kini, pencairan tukin tersebut masih jalan di tempat tanpa ada kejelasan.
Kondisi ini membuat banyak dosen ASN merasa dikecewakan. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya mengurungkan niat untuk pulang kampung di momen Lebaran, lantaran tunjangan hari raya (THR) yang diterima tidak memasukkan komponen tukin. “ASN lain menerima tukin 100 persen dalam THR mereka, sementara dosen ASN dibiarkan tanpa kepastian. Ini penghinaan terhadap profesi dosen,” geram Fatimah.
Fatimah pun mendesak Presiden Prabowo untuk segera menandatangani Perpres tersebut agar hak para dosen ASN segera terpenuhi. Jika tidak, ia menilai pemerintah tengah mempertontonkan ketidakseriusan dalam membangun sistem pendidikan yang bermartabat.
Sementara itu, pertemuan Prabowo dengan para rektor pada 13 Maret 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dihadiri oleh 124 rektor perguruan tinggi negeri, empat rektor perguruan tinggi swasta, 18 perguruan tinggi akademik, serta 17 perwakilan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyebut diskusi itu bertujuan memperkuat peran perguruan tinggi dalam riset dan inovasi untuk mendukung program pemerintah.
Namun bagi Adaksi, wacana besar soal pendidikan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut hanyalah seremonial tanpa substansi. Sebab, di saat para dosen berjuang dengan ketidakpastian finansial, janji pemerintah masih sebatas retorika.
