JAKARTA, WANUA.ID – Ruang Rapat Panmus Gedung Nusantara III Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI seketika berubah hening dan penuh emosi pada Selasa, 30 Juni 2026 sore. Tim Audiensi Asosiasi Dosen Aparatur Sipil Negara Indonesia (ADAKSI) hadir menemui Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, yang didampingi oleh Wakil Ketua Komite III DPD RI, Ustadz Jelita Donal, Lc., M.A. Pertemuan ini menjadi panggung kesaksian paling emosional dan paling banyak mengurai air mata sepanjang sejarah ADAKSI. Para dosen menumpahkan kepedihan yang selama ini dipikul dalam diam akibat gaji kecil, utang menumpuk, beban akademik yang terus bertambah, serta hak-hak finansial yang tak kunjung ditunaikan oleh negara.
Ketua DPP ADAKSI, Anggun Gunawan, menyampaikan bahwa organisasi yang baru berdiri setahun ini telah memiliki 6.200 anggota dari seluruh Indonesia. Gerakan ini lahir dari diskriminasi finansial nyata yang dialami dosen muda ASN Kemdiktisaintek, di mana saat CPNS mereka hanya menerima gaji sekitar Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta per bulan. Dalam audiensi ini, ADAKSI membawa dua agenda besar nasional, yaitu tuntutan perbaikan kesejahteraan dosen—termasuk pelunasan utang rapelan Tunjangan Kinerja (Tukin) 2020–2024, pemerataan Tukin tanpa pengecualian klusterisasi kampus, dan Tunjangan Khusus Dosen 3T—serta pengawalan RUU Sisdiknas agar mengarah pada filosofi sosialisme pendidikan tinggi demi mewujudkan kuliah gratis seperti di negara-negara welfare state.
Isak tangis pecah saat satu per satu perwakilan dosen memberikan kesaksian hidup yang memilukan. Imam (ISBI Bandung) dan Fendy (Universitas Palangka Raya) menceritakan bagaimana mereka harus memutar otak dan bahkan menyambi menjadi pengemudi ojek online karena gaji dosen yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Ketimpangan juga disuarakan oleh Prof. Yenny Risjani (Universitas Brawijaya) terkait Perpres 19/2025 yang mengecualikan dosen PTN BH dan BLU dari Tukin demi remunerasi mini, yang akhirnya memicu komersialisasi UKT mahasiswa. Sementara itu, Disna (Universitas Timor) di perbatasan dan Alex (Universitas Lambung Mangkurat) menceritakan kisah tragis dosen perantau yang tidak bisa pulang saat orang tua dan keluarga meninggal dunia karena tabungan yang pas-pasan habis tergerus biaya hidup dan harga tiket pesawat yang terlampau mahal.
Puncak keharuan terjadi saat Ratnasari (Politeknik Negeri Pangkep) menyampaikan amanah dari rekannya sesama dosen yang baru saja meninggal dunia dalam masa perjuangan. Sebelum wafat, almarhum berpesan agar rapelan Tukin terus diperjuangkan demi melunasi utang-utang yang menumpuk selama hidupnya. Ratna menegaskan kepada DPD RI bahwa para dosen daerah datang bukan untuk meminta kemewahan, melainkan meminta hak yang telah dijamin regulasi agar mereka tidak lagi hidup gali lubang tutup lubang, bahkan hingga meninggal dunia tanpa mampu melunasi utang akibat haknya diabaikan negara selama dua dekade.
Mendengar seluruh testimoni pilu tersebut, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung dan Ustadz Jelita Donal berkomitmen penuh untuk memperjuangkan nasib para pendidik bangsa. Tamsil menegaskan akan segera memanggil Mendiktisaintek untuk meminta klarifikasi, melakukan evaluasi total terhadap dampak negatif sistem PTN BH dan BLU, serta mendesak pemenuhan anggaran Tukin dan rapelannya yang dinilai masih sangat rasional untuk dibayarkan oleh negara. Audiensi yang dihadiri perwakilan ADAKSI lintas wilayah ini menjadi pembuktian bahwa perjuangan mereka bukan sekadar soal angka, melainkan gerakan kolektif demi memulihkan martabat dan harga diri dosen di seluruh penjuru negeri. (wanua.id)
