Wanua.id – Mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai langkah mantan Presiden Joko Widodo mempidanakan pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazahnya sebagai tindakan yang keliru dalam iklim demokrasi. Menurut Dino, seorang pemimpin justru harus siap dikritisi dan diaudit secara terbuka, baik mengenai latar belakang pendidikan, kesehatan, hingga rekam jejak personal dan politiknya.
Dalam pernyataan resmi melalui akun media sosialnya pada Selasa, 15 Juli 2025, Dino menyebut tudingan terhadap seorang pemimpin negara adalah bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Ia berpendapat, pelaporan Roy Suryo dan empat orang lainnya oleh Jokowi justru menciptakan kesan upaya pembungkaman kebebasan berekspresi masyarakat sipil.
Dino berpandangan bahwa respons hukum yang agresif terhadap kritik hanya akan memperluas kecurigaan publik, menimbulkan persepsi kepanikan, dan merugikan citra mantan kepala negara itu sendiri. Menurutnya, jauh lebih bijak bila kritik ditanggapi dengan penjelasan terbuka dan argumentasi yang rasional, bukan ancaman pidana.
Ia juga menyinggung preseden masa lalu saat Presiden Soeharto menghadapi pemberitaan terkait harta kekayaannya. Kala itu, Soeharto memilih jalur gugatan perdata ketimbang memenjarakan pihak yang menuduh. Dino menilai cara tersebut lebih elegan dalam menjaga wibawa tanpa mengorbankan kebebasan pers.
Di sisi lain, Jokowi bersikukuh laporan ke polisi diperlukan sebagai bentuk pembelajaran bagi publik agar tidak semena-mena menuduh tanpa dasar. Dalam pernyataannya di Solo, ia menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu telah menjatuhkan martabat pribadinya secara mendalam dan bukan merupakan ranah penelitian akademik.
Laporan dugaan pencemaran nama baik itu diajukan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Lima orang dilaporkan atas dugaan fitnah dan pelanggaran UU ITE, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tyassuma, serta dua individu lain berinisial ES dan K. Proses hukum berjalan dengan pemeriksaan intensif, termasuk 35 pertanyaan yang diajukan kepada Jokowi saat memberikan keterangan.
Meski demikian, Dino menutup pesannya dengan imbauan kepada Jokowi agar tetap merespons kritik secara proporsional. Menurutnya, di era reformasi, akuntabilitas seorang pemimpin adalah hal yang tak bisa dinegosiasikan.
