Wanua.id — Pemerintah bersiap meluncurkan program “Sekolah Unggulan Garuda,” proyek ambisius Presiden Prabowo Subianto untuk melahirkan talenta sains-teknologi kelas dunia. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Stella Crishtie menjelaskan bahwa skema ini terbagi menjadi dua: Sekolah Garuda Transformasi—memoles dua belas SMA berprestasi di sebelas provinsi—dan Sekolah Garuda Baru yang akan dibangun dari nol dan mulai menerima murid pada tahun ajaran 2026/2027.
Di Sekolah Garuda Transformasi, kurikulum lama yang sudah teruji dibiarkan berjalan, sementara Sekolah Garuda Baru akan memadukan kurikulum nasional di kelas X dengan International Baccalaureate (IB) di kelas XI-XII. Pemerintah menanggung biaya delapan puluh persen siswa—sekitar 160 kursi setiap angkatan—sedangkan dua puluh persen lainnya membayar mandiri. Kombinasi ini, menurut Stella, dirancang agar siswa dari berbagai lapisan ekonomi dapat “hidup berdampingan” tanpa menambah beban negara bagi keluarga yang sudah mampu.
Di balik sorotan positif, muncul suara kritis sekaligus dukungan dari Asep Rahman, Ketua Yayasan Bina Lentera Insan (YBLI). Asep memuji langkah pemerintah sebagai percepatan lahirnya saintis dan inovator muda, namun mengingatkan bahwa status “unggulan” tidak boleh menjelma elitisme baru. Ia menilai proses seleksi harus menjangkau bakat di daerah terpencil yang sering kalah bersaing dalam tes akademik standar kota besar. “Bakat kepemimpinan komunitas atau kemampuan memecahkan persoalan lokal mesti diakui setara dengan nilai kognitif,” ujarnya.
Asep juga menyoroti penggunaan kurikulum IB. Ia mendukung orientasi global seraya menuntut agar proyek pengabdian masyarakat di asrama tidak sekadar formalitas, melainkan mendorong teknologi tepat guna di desa. Menurutnya, siswa mesti belajar mengolah limpahan alpukat di SoE NTT atau cocofiber di Minahasa menjadi produk bernilai tambah, bukan sekadar terpukau oleh Silicon Valley.
Soal pembiayaan, YBLI meminta transparansi agar subsidi APBN tidak berubah menjadi fasilitas “boarding school premium” di tengah laboratorium sains sekolah negeri yang masih kekurangan alat dasar. Asep menawarkan skema sponsorship industri: perusahaan menanggung sebagian biaya operasional dengan imbal balik riset terapan yang langsung dapat dimanfaatkan UMKM setempat.
Menanggapi kritik tersebut, Stella Crishtie menegaskan bahwa Kemendiktisaintek menyiapkan dashboard pemantauan keterwakilan daerah, status ekonomi, dan luaran lulusan. Setiap semester, laporan akan dipublikasikan untuk audit sosial. Ia juga menekankan bahwa kehidupan berasrama sengaja didesain sebagai “laboratorium sosial” di mana setiap siswa wajib merancang proyek pengembangan potensi lokal sebelum lulus.
Pembangunan fisik Sekolah Garuda Baru ditargetkan rampung akhir 2025, sementara sekolah transformasi mulai tahun ini menerapkan target capaian internasional. Apakah Sekolah Unggulan Garuda sanggup menjadi batu loncatan meritokrasi inklusif atau justru memperlebar jarak antarkelompok? Dukungan kritis Yayasan Bina Lentera Insan menegaskan bahwa kesuksesan proyek ini bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan prestise global dengan keadilan sosial di dalam negeri.
