WANUA.ID – Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia secara resmi mengambil langkah proaktif dengan menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi guna memastikan terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan bebas dari praktik lancung. Pertemuan yang berlangsung pada pertengahan April ini menjadi momentum krusial bagi organisasi profesi dosen tersebut untuk menyuarakan kegelisahan terkait masih adanya celah dalam transparansi anggaran serta mekanisme akuntabilitas di lingkungan akademik.
Dalam dialog tersebut, pimpinan KPK memaparkan berbagai titik rawan yang selama ini menghantui institusi pendidikan, mulai dari proses pemilihan pimpinan kampus hingga urusan pengadaan barang dan jasa. Perhatian serius juga diberikan pada ranah akademik, di mana praktik seperti ketidakhadiran dosen dalam mengajar, manipulasi absensi, hingga laporan riset yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara finansial menjadi catatan merah yang harus segera dibenahi melalui sistem integritas yang lebih kokoh.
Menanggapi hal tersebut, pihak lembaga antirasuah menekankan bahwa pendidikan antikorupsi kini telah memiliki landasan hukum yang kuat dan wajib diterapkan di seluruh perguruan tinggi. Melalui kolaborasi lintas sektoral, diharapkan setiap elemen di dalam kampus, termasuk para dosen yang tergabung dalam ADAKSI, dapat menjadi garda terdepan dalam menginternalisasi nilai-nilai kejujuran. Hal ini harus didukung dengan perangkat mitigasi yang memadai, seperti sistem pelaporan pelanggaran yang aman bagi pelapor serta regulasi yang tegas mengenai sanksi dan penghargaan bagi civitas akademika.
Ketua Umum ADAKSI menegaskan bahwa dorongan untuk melakukan audiensi ini lahir dari tuntutan nyata di lapangan mengenai pentingnya keterbukaan informasi keuangan institusi. Dengan adanya dukungan dari KPK, organisasi ini berkomitmen untuk mendorong setiap universitas agar memperkuat kode etik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi guna meminimalisir potensi konflik kepentingan. Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih sehat, di mana integritas bukan sekadar jargon, melainkan landasan utama dalam setiap kegiatan tridarma perguruan tinggi.
