WANUA.ID – Perusahaan kini tak lagi bisa sembarangan menahan ijazah atau dokumen pribadi milik pekerja. Larangan tegas tersebut resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) undang-undang tersebut, pemberi kerja dilarang mensyaratkan maupun menahan ijazah serta dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Larangan serupa juga berlaku bagi lembaga atau instansi pelaksana penempatan tenaga kerja terhadap para pencari kerja.
Pengecualian aturan ini hanya berlaku sangat terbatas, yakni jika ijazah atau dokumen pribadi diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang seluruhnya dibiayai oleh perusahaan berdasarkan perjanjian kerja tertulis.
Selain melarang penahanan ijazah, regulasi baru ini juga mewajibkan perusahaan, pemerintah, hingga serikat pekerja untuk mengupayakan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah menetapkan sepuluh langkah pencegahan yang harus ditempuh terlebih dahulu, mulai dari pengurangan jam lembur, efisiensi sif dan jam kerja, penyesuaian fasilitas tingkat manajerial, hingga penawaran program pensiun dini sukarela.
Jika langkah efisiensi tidak membuahkan hasil dan PHK tetap tak terhindarkan, prosesnya wajib melewati perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila perundingan gagal mencapai kesepakatan, penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme Perselisihan Hubungan Industrial.
Setiap tindakan PHK yang dilakukan tanpa kesepakatan bersama atau tanpa putusan hukum tetap dari lembaga penyelesaian perselisihan secara otomatis batal demi hukum, dan perusahaan diwajibkan untuk mempekerjakan kembali buruh yang bersangkutan.
