WANUA.id – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026). Keputusan politik besar yang diumumkan di tengah dinamika ketatanegaraan ini tidak lepas dari sorotan panjang mengenai polemik penyetaraan ijazah serta pemenuhan syarat pendidikan yang berujung pada sejumlah putusan hukum.
Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, setelah sebelumnya menyampaikan niat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pertemuan berlangsung singkat selama sekitar 20 menit dan pihaknya segera menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme rapat gabungan sesuai konstitusi.
Dalam keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto membeberkan bahwa keputusan Gibran mundur berkaitan erat dengan perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan ketentuan persyaratan konstitusional di dalam negeri.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” ujar Prabowo di hadapan awak media.
Prabowo juga menegaskan bahwa langkah tersebut diambil dengan menghormati putusan hukum yang menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan administratif pendidikan pada sistem konstitusional Indonesia. Menurutnya, pengunduran diri ini ditempuh Gibran demi menjaga stabilitas serta kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.
Di sisi lain, melalui pernyataan video yang dirilis pada hari yang sama, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi dan membantah anggapan bahwa langkah tersebut semata-mata karena persoalan keabsahan ijazah.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap, dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” tegas Gibran.
Ia menambahkan bahwa kedewasaan dalam bernegara bukan diukur dari upaya mempertahankan jabatan, melainkan keberanian melepaskan posisi demi kepentingan nasional yang lebih luas, sembari berpesan agar generasi muda Indonesia tidak berhenti berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Pengunduran diri ini menjadi puncak dari polemik panjang mengenai syarat pendidikan tingkat menengah atas dalam pencalonan Pilpres 2024. Sebelumnya, pada 5 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyinggung tidak ditemukannya bukti ijazah SMA milik Gibran.
Situasi hukum kian mengerucut setelah Mahkamah Agung (MA) mengetok putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan oleh kementerian terkait sebagai salah satu syarat administratif pencalonan. Rangkaian putusan peradilan inilah yang kemudian memicu desakan evaluasi kelembagaan hingga bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat di parlemen sebelum akhirnya Gibran memilih mengundurkan diri.
