Wanua.id – Semarjaya, sebelum masuk rekening, jangan percaya. Begitulah prinsip yang dipegang oleh para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek (ADAKSI) terkait janji pemerintah soal tunjangan kinerja (tukin). Mereka masih skeptis terhadap kepastian pencairan dana yang selama ini kerap menemui hambatan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan rencananya setelah resmi menjabat sebagai menteri. Salah satu yang menjadi prioritasnya adalah menuntaskan masalah tunjangan kinerja dosen yang selama ini tertunda. Untuk itu, ia berencana berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna meminta tambahan anggaran.
“Nanti kita koordinasikan dulu ya, saya harus pelajari, kita koordinasikan bersama (Kemenkeu),” ujar Brian kepada wartawan di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).
Namun, janji tersebut belum cukup untuk membuat para dosen percaya sepenuhnya. Pasalnya, persoalan tukin bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga ketidakjelasan mekanisme dan transparansi pencairan.
Sebelum meninggalkan jabatannya, mantan Mendiktisaintek, Satryo, menyatakan bahwa anggaran Rp 2,5 triliun untuk tukin dosen belum masuk dalam Pagu Anggaran 2025 akibat efisiensi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi yang merasa hak mereka kembali terancam.
Meski demikian, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menegaskan bahwa tukin dosen akan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun ada efisiensi anggaran.
“Sudah dijelaskan bahwa efisiensi itu tidak akan menyasar pada hak mahasiswa. Termasuk juga dosen. Saya kira itu sudah tegas. Jadi, KIP bagaimana? Lanjut. Kemudian beasiswa bagaimana? Lanjut. Tukin bagaimana? Lanjut,” kata Fauzan.
Ia menambahkan, efisiensi yang dilakukan pemerintah akan menyasar pada program-program seperti perjalanan dinas, yang sebelumnya bisa mengikutsertakan lima orang, kini dikurangi menjadi dua orang.
Saat ini, Kemendiktisaintek mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 57.681.294.991.000. Namun, setelah melalui proses efisiensi, anggaran tersebut turun menjadi Rp 43.368.218.350.000. Dengan adanya pemangkasan ini, dosen yang tergabung dalam ADAKSI tetap waspada dan memilih menunggu kepastian realisasi sebelum sepenuhnya percaya pada janji pemerintah.
