Wanua.id – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I pada 2–4 Mei 2025, bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional. Munas ini menjadi tonggak penting konsolidasi dosen-dosen ASN dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam ADAKSI, yang hadir untuk memperkuat kontribusi mereka dalam reformasi ekosistem dan regulasi pendidikan tinggi di Tanah Air.
Acara pembukaan Munas berlangsung di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Senayan, Jakarta, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Menteri Diktisaintek Prof. Brian Yuliarto, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Prof. Fasli Jalal yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat ADAKSI, serta jajaran dewan pembina dan pengurus ADAKSI dari berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Prof. Brian Yuliarto menegaskan pentingnya peran dosen ASN sebagai mitra strategis pemerintah dalam penguatan riset dan inovasi nasional. Sementara itu, Prof. Fasli Jalal menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan perjuangan ADAKSI dalam mendorong realisasi tunjangan kinerja (tukin), yang menurutnya merupakan capaian awal menuju perbaikan menyeluruh pada sistem pendidikan tinggi.
Rangkaian sidang Munas dilanjutkan di Hotel Horison Balairung, Jakarta, pada 3–4 Mei 2025, yang menghasilkan keputusan penting, termasuk pengesahan AD/ART organisasi, penyusunan program kerja nasional 2025–2028, serta formulasi rekomendasi strategis kepada pemerintah.
Dalam pemilihan Ketua Umum, Munas secara aklamatif menetapkan Dr. Fatimah dari Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai Ketua Umum ADAKSI periode 2025–2028. Dr. Fatimah dikenal sebagai salah satu inisiator gerakan perjuangan tunjangan kinerja dosen, dan terpilihnya ia menandai pergeseran gerakan ADAKSI dari perjuangan sporadis menuju pengorganisasian yang lebih solid dan berkelanjutan.
ADAKSI menegaskan dirinya sebagai organisasi perjuangan para dosen ASN dari akar rumput, dan siap menjadi mitra pemerintah dalam membenahi kebijakan pendidikan tinggi, menciptakan iklim akademik yang sehat, serta memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam penghargaan terhadap profesi dosen di seluruh perguruan tinggi negeri.
