Wanua.id – Musyawarah Nasional I ADAKSI 2025 yang diselenggarakan pada 2–4 Mei di Jakarta menghasilkan 20 poin rekomendasi strategis untuk mendorong perbaikan regulasi dan kesejahteraan dosen ASN di Indonesia. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta kementerian/lembaga terkait lainnya sebagai bentuk advokasi kolektif dari dosen-dosen ASN yang tergabung dalam ADAKSI.
Salah satu poin utama yang disuarakan dalam Munas adalah desakan agar Kemendiktisaintek segera menyelesaikan kewajiban pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN untuk periode 2020–2024 yang belum tuntas, sesuai dengan ketentuan Perpres 136 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020.
Selain itu, ADAKSI juga menuntut agar revisi terhadap Undang-Undang Sisdiknas segera dilakukan, guna menghapus kategorisasi perguruan tinggi negeri yang selama ini berdampak pada ketimpangan kesejahteraan dosen dan biaya pendidikan yang tinggi.
Dalam bidang pengembangan karier, ADAKSI mendorong penyusunan regulasi jabatan fungsional dosen yang bersifat lex specialis untuk menjamin kepastian karier serta kesetaraan antara dosen ASN dan non-ASN, termasuk bagi dosen P3K.
Rekomendasi lainnya mencakup evaluasi sistem tunjangan, pelaksanaan sertifikasi dosen, akses beasiswa studi lanjut bagi dosen berusia di atas 45 tahun, integrasi sistem informasi dosen, hingga penerapan kebijakan kerja fleksibel (Flexible Working Arrangement) sesuai PermenPANRB 4/2025.
ADAKSI juga menuntut adanya standarisasi penilaian kinerja dan pembayaran remunerasi di seluruh PTN secara transparan dan adil, serta memberikan perhatian khusus terhadap dosen yang bertugas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), baik dalam bentuk tunjangan khusus maupun penyesuaian tunjangan kemahalan.
Seluruh rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan kesetaraan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat posisi dosen ASN sebagai garda depan dalam pembangunan pendidikan tinggi yang berkualitas, adil, dan inklusif di Indonesia.
