Pemerintah Dinilai Setengah Hati dalam Transisi Energi, Greenpeace: Harusnya Fokus ke Energi Terbarukan

oleh -23 Dilihat

Wanua.id – Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menilai pernyataan terbaru Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menunjukkan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam menjalankan transisi energi. Dalam pernyataannya, Bahlil menyebut bahwa penghentian operasi PLTU sebaiknya tidak dipaksakan sambil menunggu ketersediaan dana.

“Padahal seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara,” ujar Bondan dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Februari 2025.

Bondan menyoroti insentif terhadap industri batu bara seperti royalti nol persen dan skema domestic market obligation (DMO) yang dinilai justru memperpanjang usia operasional PLTU. Selain itu, pemerintah juga membatalkan kebijakan pajak karbon terhadap PLTU, yang seharusnya menjadi sinyal keseriusan dalam transisi energi.

Menurut Bondan, kebijakan yang ada saat ini menunjukkan bahwa anggaran negara masih sangat terbatas untuk mendukung transisi energi, sehingga diperlukan sokongan dari pihak swasta. Ia menegaskan bahwa Indonesia seharusnya lebih aktif mencari dukungan internasional daripada ragu dalam mengambil keputusan.

Bondan juga mengkritik pernyataan Bahlil yang menyebut bahwa Indonesia bisa mengikuti jejak Amerika Serikat yang keluar dari Perjanjian Paris. Ia mengingatkan bahwa keputusan AS saat itu diambil oleh mantan Presiden Donald Trump, dan langkah tersebut sempat menuai kritik dari berbagai pihak.

“Alih-alih bimbang, Indonesia harus mengambil peluang untuk mencari dukungan yang lebih besar dari negara-negara yang masih berkomitmen dalam transisi energi, seperti Jepang, Cina, dan negara-negara Uni Eropa,” katanya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Senin, 3 Februari 2025, Bahlil menyebut bahwa program pensiun dini PLTU tidak bisa dipaksakan karena keterbatasan anggaran. Ia mengklaim pemerintah tetap berkomitmen dengan rencana pensiun dini PLTU, tetapi dengan syarat pembiayaan yang tidak membebani negara, PT PLN, maupun masyarakat.

Kementerian ESDM sendiri telah merencanakan program pensiun dini PLTU yang dimulai dari PLTU Cirebon. Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian ESDM bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan United Nations Office for Project Services, ada 13 PLTU batu bara yang dapat dipensiunkan sebelum 2030, dengan total kapasitas mencapai 4,8 gigawatt dan emisi karbon mencapai 66 juta ton CO2.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *