Wanua.id – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) secara resmi mengumumkan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis untuk kategori Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis yang paling banyak dipilih tahun ini, bersama dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
“Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri Person of the Year, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP,” demikian keterangan resmi yang dirilis di situs OCCRP pada Selasa, 31 Desember 2024.
William Ruto menempati posisi teratas dengan suara terbanyak dalam nominasi tersebut. Lebih dari 40 ribu orang dilaporkan menulis surat untuk mencalonkan Presiden Kenya itu sebagai Tokoh Tahun Ini dalam kategori Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi.
Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menegaskan bahwa korupsi adalah elemen mendasar yang sering digunakan untuk merebut kekuasaan negara dan memperkuat pemerintahan otoriter. “Pemerintah yang korup melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada sistem mereka,” ujar Sullivan.
Pada 2017, OCCRP juga dianugerahi Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada lembaga yang berfokus pada isu korupsi itu.
Masuknya nama Jokowi dalam daftar finalis OCCRP 2024 memicu berbagai reaksi dari publik dan pengamat politik, baik di dalam maupun luar negeri. Banyak pihak berharap tuduhan ini akan direspons dengan transparansi dan akuntabilitas oleh pihak terkait.
Sementara itu, perhatian dunia terhadap situasi politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan pengumuman resmi pemenang kategori Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi oleh OCCRP dalam waktu dekat.
Situasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas di tengah sorotan global yang semakin tajam.
