Wanua.id – Program Food Estate atau lumbung pangan yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah dinilai memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyebut bahwa konsep ini sudah ada sejak lama, namun sering menemui masalah dalam pelaksanaannya.
“Pada era Orde Baru, ada program Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, muncul Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFFE) yang menargetkan 1,2 juta hektar di Merauke, Papua. Presiden Jokowi melanjutkan program ini di beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, sejauh ini belum ada yang benar-benar berhasil,” ujar Khudori seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).
Khudori menilai kegagalan program ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa dampak lingkungan akibat program ini justru lebih cepat terasa dibandingkan manfaatnya. Ia menyebut pembukaan lahan untuk Food Estate berpotensi merusak ekosistem, menyebabkan satwa kehilangan habitat, menyebarkan hama, hingga memicu bencana alam seperti banjir dan longsor.
“Hewan besar dan kecil yang sebelumnya hidup di hutan kehilangan tempat tinggal mereka. Ketika hutan habis, mereka bisa masuk ke ladang, sawah, bahkan pemukiman,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memaksimalkan lahan yang sudah tersedia daripada membuka lahan baru dari kawasan hutan. Menurutnya, pembukaan lahan baru memang mudah, tetapi menjadikannya produktif dan berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah hama dan penyakit merupakan tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius.
Salah satu proyek Food Estate terbesar di Indonesia saat ini berada di Kalimantan Tengah dengan target 1,2 juta hektar lahan. Proyek ini bertujuan meningkatkan produksi pangan nasional seperti beras, jagung, dan kedelai. Namun, tanpa perencanaan yang lebih matang, risiko kegagalan akan tetap tinggi, sebagaimana yang terjadi pada program-program serupa di masa lalu.
