MANADO, WANUA – Debat ketiga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yang berlangsung di Novotel Manado, Rabu malam, memanas saat calon Walikota nomor urut 4, Audi Karamoy, melontarkan pertanyaan tajam kepada calon petahana, Andrei Angouw, terkait buruknya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Manado.
Audi Karamoy menyoroti fakta bahwa Kota Manado mencatatkan nilai terendah secara nasional pada laporan IPKD 2023 dengan skor 55,98 atau kategori *C* untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2022. Dalam pernyataannya, Audi menyebut bahwa hasil tersebut membuktikan lemahnya tata kelola keuangan daerah yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pembangunan.
“Pak Andrei selalu mengatakan bahwa semua sudah dilakukan oleh pasangan AARS, tetapi kami mendapatkan data dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado terburuk secara nasional. Jadi saya tidak seperti yang disampaikan bahwa semua sudah dilakukan, karena faktanya pengelolaan keuangan daerah saja buruk. Silakan ditanggapi,” ungkap Audi Karamoy dengan tegas.
Menanggapi pernyataan tersebut, calon nomor urut 1, Andrei Angouw, membenarkan bahwa Kota Manado memang mendapatkan nilai C pada IPKD tahun lalu. Namun, ia menekankan bahwa perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan secara instan.
“Yang disebut oleh Pak Audi itu adalah nilai IPKD untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023. Namun, perlu diingat, kami bukan tukang sulap yang bisa langsung memperbaiki semua persoalan ini secara cepat. Pemerintah terus bekerja keras untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan transparansi,” ujar Andrei.
Pernyataan ini mendapat respons kritis dari Audi Karamoy yang mempertanyakan komitmen pasangan AARS dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
“Bagaimana mungkin pembangunan bisa dilakukan dengan baik sedangkan nilai IPKD Kota Manado terburuk se-Indonesia? Bahkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Minahasa Tenggara memiliki skor IPKD yang jauh lebih baik. Ini menunjukkan bahwa ada kegagalan serius dalam manajemen keuangan daerah,” imbuh Audi.
IPKD, yang merupakan indikator dari Kementerian Dalam Negeri, bertujuan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. IPKD yang baik menunjukkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.
Debat kali ini mencerminkan bahwa isu tata kelola keuangan akan menjadi salah satu titik krusial dalam menentukan pemimpin Kota Manado ke depan. Dengan sorotan tajam pada IPKD, masyarakat diharapkan dapat memilih pemimpin yang mampu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan demi kemajuan kota. (WANUA-JFM2024)
