MANADO, WANUA– Pimpinan Bawaslu Kota Manado, Heard Runtuwene, menyerukan masyarakat untuk proaktif melaporkan praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung besok, 27 November 2024. Ajakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan jujur, adil, dan bebas dari intervensi yang merusak.
“Masyarakat bisa menjaga agar Pilkada serentak bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya politik uang di dalamnya,” ujar Heard Runtuwene dalam wawancara bersama Wanua.id.
Ia menambahkan, masyarakat yang mengetahui atau menyaksikan adanya praktik money politik diminta segera melapor ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan.
“Kami akan segera datang untuk menindaklanjuti laporan, seperti yang terjadi di Kecamatan Bunaken, di mana kami berhasil melakukan tangkap tangan terhadap kegiatan politik uang. Masyarakat jangan takut untuk melaporkan kepada kami,” tegasnya.
Ancaman Money Politik di Pilkada 2024
Money politik masih menjadi ancaman serius dalam Pilkada 2024. Berdasarkan laporan terbaru dari lembaga pengawas pemilu, praktik ini cenderung meningkat menjelang hari pencoblosan. Modusnya pun beragam, mulai dari pembagian uang tunai, sembako, hingga janji-janji bantuan sosial oleh calon kepala daerah atau tim sukses mereka.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyebutkan bahwa praktik politik uang bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merusak integritas demokrasi.
“Politik uang dapat memengaruhi pilihan masyarakat sehingga pemimpin yang terpilih bukan karena kualitas, tetapi karena iming-iming materi. Ini berbahaya bagi masa depan bangsa,” ungkapnya dalam sebuah diskusi nasional.
Tangkap Tangan Money Politik di Sulawesi Utara
Wilayah Sulawesi Utara juga tak luput dari kasus tangkap tangan terkait politik uang. Selain di Kecamatan Bunaken, beberapa waktu lalu, aparat Sentra Gakkumdu berhasil menangkap tim sukses salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Minahasa yang kedapatan membagikan amplop berisi uang tunai kepada warga. Kasus ini tengah diproses hukum sebagai upaya memberikan efek jera.
Bawaslu Sulawesi Utara mencatat sedikitnya lima kasus serupa di berbagai kabupaten/kota sepanjang November 2024.
“Kami bekerja keras bersama aparat penegak hukum untuk meminimalisasi praktik politik uang ini. Peran masyarakat sangat penting dalam melaporkan kejadian seperti ini,” kata salah satu pejabat Bawaslu Sulawesi Utara.
Dengan seruan ini, Bawaslu Kota Manado berharap masyarakat dapat memainkan peran aktif sebagai pengawas demokrasi, memastikan Pilkada berjalan tanpa intervensi politik uang, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah. (WANUA-JFM2024)
