Wanua.id — Lonjakan jumlah pengemudi transportasi daring yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan perubahan besar dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Namun di balik fenomena ini, tersimpan persoalan mendasar: kegagalan sistemik dalam menyediakan pekerjaan formal yang layak serta absennya perlindungan memadai bagi pekerja di sektor digital informal.
Data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2025 mengonfirmasi peningkatan jumlah pekerja informal di Indonesia. Dari 145,77 juta penduduk yang bekerja, mayoritas berada di sektor yang tidak memiliki jaminan sosial atau kepastian hukum kerja. Sementara itu, jumlah kelompok kelas menengah terus menyusut—sebuah indikasi bahwa banyak dari mereka terdorong masuk ke pekerjaan informal seperti pengemudi ojek online setelah kehilangan pekerjaan di sektor formal.
Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan yang semakin mencolok antara pertumbuhan ekonomi digital dan kesejahteraan para pelaku lapangan. Laporan kinerja aplikasi transportasi online menunjukkan peningkatan transaksi yang signifikan pada tahun 2024. Namun, pendapatan harian rata-rata para pengemudi justru menurun drastis, bahkan masih belum pulih ke angka sebelum pandemi, meskipun beban kerja meningkat.
Model bisnis berbasis kemitraan yang dijalankan oleh perusahaan aplikasi menjadi sorotan. Relasi kerja yang semula disebut saling menguntungkan kini cenderung timpang. Sistem insentif, potongan komisi tinggi, hingga ketentuan tidak tertulis seperti “slot prioritas” membuat posisi pengemudi semakin terdesak. Pengemudi yang tidak mengikuti aturan algoritmik tidak mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Di sisi lain, tidak ada ruang tawar yang seimbang antara pengemudi dan perusahaan, karena status mereka tidak diakui sebagai pekerja tetap.
Beberapa kali aksi protes dilakukan oleh komunitas pengemudi di berbagai daerah. Tuntutan yang disuarakan bukan hanya soal potongan komisi, tetapi juga perlindungan kerja dan perubahan status hukum. Dalam konteks global, banyak negara mulai bergerak untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja sektor gig economy. Singapura, misalnya, pada awal 2025 mulai mewajibkan perusahaan aplikasi untuk membayar kontribusi jaminan sosial bagi pengemudi. Di Eropa, beberapa negara bahkan telah menetapkan status karyawan bagi mereka yang bekerja penuh waktu melalui aplikasi digital.
Indonesia masih tertinggal dalam merespons perubahan ini. Pemerintah belum menunjukkan komitmen konkret dalam memperbaiki posisi tawar pengemudi transportasi daring. Regulasi yang menjamin perlindungan sosial dan keadilan kerja masih sebatas wacana, meskipun telah menjadi sorotan sejak beberapa tahun terakhir.
Di tengah ketiadaan kebijakan yang berpihak, tumbuh solidaritas dari bawah. Di berbagai kota, termasuk di Sulawesi Utara, terbentuk komunitas swadaya yang berfungsi sebagai ruang diskusi, advokasi, dan perlindungan darurat bagi sesama pengemudi. Mereka tidak hanya menuntut hak, tapi juga berupaya membangun sistem perlindungan mandiri, termasuk dalam hal asuransi kerja dan bantuan sosial berbasis komunitas.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan transportasi daring bukan hanya tentang teknologi atau efisiensi layanan, tetapi juga tentang keadilan sosial dalam dunia kerja baru. Ketika sistem formal gagal memberi perlindungan, komunitas menjadi benteng terakhir bagi pekerja rentan. Pemerintah ditantang untuk tidak lagi abai, dan mulai mengakui bahwa pekerja digital pun berhak atas keadilan dan masa depan yang layak.
