ASN Pemkot Bitung Tuntut Kejelasan Pembayaran Gaji dan TPP Setelah Apel Perdana 2025

oleh -228 Dilihat

Wanua.id, Bitung – Sebuah video berdurasi 7 menit 16 detik viral di media sosial, memperlihatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung yang mempertanyakan hak mereka setelah mengikuti apel perdana tahun 2025 di Lapangan Kantor Wali Kota Bitung, Senin (6/1/2025) pagi.

Video yang diunggah oleh akun Facebook Hellena Kambey, yang juga seorang ASN Pemkot Bitung, menunjukkan momen saat Hellena dan beberapa ASN lainnya mengikuti Sekretaris Kota (Sekkot) Bitung, Ign Rudy Theno, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bitung, Frangky Sondakh. Mereka bertanya tentang status pembayaran gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang belum diterima.

Sekkot Bitung, dalam video tersebut, menjelaskan bahwa pembayaran gaji “masih dalam proses” dan untuk TPP, harus menunggu perhitungan dari BKAD. Namun, saat diminta penjelasan lebih lanjut, Kepala BKAD Frangky Sondakh memilih untuk diam dan melanjutkan perjalanan menuju kantornya tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Karena tidak mendapat jawaban yang memadai, puluhan ASN yang tergabung dalam Solidaritas ASN Kota Bitung kemudian mendatangi Kantor BKAD. Hellena mengunggah foto bersama Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Bitung, Fenny Tuange, yang menyebutkan bahwa TPP untuk Desember 2024 akan cair dalam bulan ini, sementara TPP untuk Oktober-November 2024 akan menjadi utang.

Unggahan tersebut mendapatkan perhatian publik, dengan lebih dari 400 reaksi, 120 komentar, dan dibagikan hampir 80 kali. Banyak netizen mendukung ASN yang menuntut kejelasan terkait hak mereka, sementara sebagian lainnya mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya mengenai bagaimana Pemkot Bitung mengelola keuangan daerah, khususnya terkait hak-hak pegawai. Hingga berita ini diturunkan, Kepala BKAD Frangky Sondakh belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Insiden ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memenuhi hak-hak pegawai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *