Wanua.id – Gerakan mahasiswa yang menamakan diri “Indonesia Gelap” akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Herianto, perwakilan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin tidak berpihak kepada rakyat. Ia menyebut bahwa keputusan turun ke jalan telah disepakati dalam konsolidasi bersama aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Menurutnya, momen pelantikan kepala daerah menjadi waktu yang tepat untuk menyampaikan tuntutan karena mencerminkan perubahan kepemimpinan di daerah yang juga harus bertanggung jawab atas kondisi negara yang diklaim semakin memburuk.
Demonstrasi “Indonesia Gelap” menyoroti berbagai isu krusial, termasuk desakan agar pemerintah melakukan audit total terhadap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai sarat masalah, penolakan terhadap pemberian konsesi tambang bagi perguruan tinggi, serta penolakan terhadap dwifungsi militer yang dianggap mengancam demokrasi. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai sektor pemerintahan serta menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Perampasan Aset guna melindungi hak-hak masyarakat adat dari kepentingan korporasi.
Selain di Jakarta, aksi serentak “Indonesia Gelap” juga akan digelar di berbagai kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Di Semarang, mahasiswa sudah mulai bergerak sejak 19 Februari dengan menduduki halaman kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah. Salah satu perwakilan demonstran, Adam Idris, menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti sampai pemerintah merespons tuntutan mereka. “Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan kembali ke sini,” katanya dalam orasi.
Sejumlah akademisi dan aktivis menyatakan dukungan terhadap aksi ini. Mereka melihat “Indonesia Gelap” sebagai refleksi dari kekecewaan publik terhadap arah kebijakan pemerintah dan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah mengenai tuntutan yang disampaikan.
