Wanua.id – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan bahwa pasar merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar secara nasional. Berdasarkan data yang dihimpun, pasar menyumbang sekitar 13,5 persen dari total sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA). Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurrofiq, menegaskan pentingnya pengawasan dan pengelolaan sampah pasar yang lebih efektif oleh pemerintah daerah.
“Kami akan menginstruksikan seluruh jajaran, baik Dinas Lingkungan Hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus melakukan pengawasan pengelolaan sampah di pasar-pasar di seluruh Indonesia secara berkelanjutan dan periodik,” ujar Hanif dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/2/2025).
Mayoritas limbah yang dihasilkan dari pasar berupa sampah organik, seperti sisa sayuran dan produk hewani. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah ini dapat menimbulkan bau tidak sedap, mencemari lingkungan, serta meningkatkan emisi gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025, KLH menginisiasi program “Aksi Bersih Pasar” guna mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah, mengolah, serta menciptakan peluang ekonomi dari sampah pasar.
“Melalui Aksi Bersih Pasar HPSN 2025, pemerintah ingin memastikan beberapa inisiatif, yaitu penerapan bank sampah unit (BSU) di pasar rakyat agar pedagang dapat memilah dan mengolah sampahnya lebih efektif,” jelas Hanif.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan sampah organik melalui rumah kompos, rumah maggot, dan tempat pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, recycle (3R) untuk menghasilkan pupuk dan pakan alternatif. Tak hanya itu, kebijakan pembatasan plastik sekali pakai juga menjadi fokus utama, mengingat saat ini baru diterapkan di 114 dari 416 kabupaten/kota di Indonesia.
Aksi Bersih Pasar HPSN 2025 digelar di sembilan pasar di berbagai kota, di antaranya Pasar Teluk Gong, Pasar Santa, Pasar Kosambi, Pasar Jagasatru, Pasar Lau Cih, Pasar Merdeka, Pasar Induk Minasa Maupa, dan Pasar Keputran.
Sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengelolaan sampah di pasar rakyat, KLH turut menginisiasi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Hanif menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2028 terkait pengelolaan sampah.
“Dengan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita bisa menciptakan pasar yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan,” tutupnya.
