Wanua.id – Pemerintah kembali merancang ulang gedung lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) meskipun tengah melakukan penghematan anggaran. Sejumlah pos anggaran, termasuk irigasi dan pertanian, terkena pemangkasan signifikan.
Menurut laporan Tempo, pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam instruksi tersebut, Prabowo meminta jajarannya memangkas anggaran sebesar Rp 306,6 triliun, yang terdiri dari pemotongan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun.
Pemangkasan anggaran tersebut berdampak pada berbagai sektor, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Awalnya, DAK fisik dianggarkan sebesar Rp 36,95 triliun, namun mengalami pemangkasan sebesar Rp 18,31 triliun sehingga tersisa Rp 18,64 triliun. Pemotongan terbesar terjadi pada DAK fisik bidang konektivitas yang berkurang Rp 14,6 triliun. Sementara itu, anggaran untuk bidang irigasi berkurang Rp 1,72 triliun, bidang pangan pertanian Rp 675,33 miliar, dan bidang pangan akuatik Rp 1,31 triliun.
Meski banyak sektor terkena pemangkasan, rencana desain ulang gedung pemerintahan di IKN tetap berjalan. Ini bukan pertama kalinya proyek tersebut mengalami perubahan. Sebelumnya, pada Maret 2024, Presiden saat itu, Joko Widodo, telah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mendesain ulang gedung pemerintahan di IKN.
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan di masyarakat mengenai prioritas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, terutama di tengah upaya penghematan yang mempengaruhi berbagai sektor strategis.
