Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) kembali digugat di Mahkamah Konstitusi pada Senin (30/9/2024). Gugatan ini diajukan oleh Zulferinanda yang mempertanyakan syarat pendidikan bagi calon kepala daerah.
Dalam gugatannya, Zulferinanda menyoroti ketentuan yang menetapkan pendidikan minimal bagi calon kepala daerah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Menurutnya, aturan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan kepemimpinan di era modern, di mana tantangan pemerintahan semakin kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam. Ia menilai, pendidikan yang lebih tinggi sangat diperlukan untuk memastikan calon pemimpin memiliki kapasitas intelektual yang memadai dalam mengelola pemerintahan daerah.
Zulferinanda mengusulkan agar syarat pendidikan calon kepala daerah ditingkatkan menjadi minimal sarjana (S1). Dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, diharapkan calon kepala daerah dapat lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan di tingkat lokal yang membutuhkan solusi strategis dan inovatif.
Gugatan ini memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan formal bagi calon pemimpin daerah, mengingat kualitas kepemimpinan daerah berperan besar dalam pembangunan wilayah di seluruh Indonesia.
