Wanua.id – Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 200 Sekolah Rakyat Berasrama bagi anak-anak miskin mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai program ini berpotensi tumpang-tindih dengan kebijakan pendidikan yang telah ada dan justru bisa melemahkan sistem yang sudah berjalan.
Dalam pertemuan kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Prabowo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat berasrama akan menjadi game changer dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem. Namun, KPAI mengingatkan bahwa tanpa tata kelola yang jelas, program ini bisa menjadi proyek ambisius yang berujung pada kegagalan.
“Jangan sampai program ini malah menyingkirkan atau mengabaikan sistem pendidikan yang telah berjalan selama ini,” ujar Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono. Ia mengingatkan bahwa jalur afirmasi dalam seleksi penerimaan siswa dari keluarga miskin di sekolah negeri sudah ada, begitu pula dengan pendidikan non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kekhawatiran lain yang muncul adalah soal kesiapan tenaga pengajar. KPAI menyoroti pentingnya pelatihan guru dan tenaga pendidik yang kompeten dalam menangani peserta didik dari latar belakang rentan. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, program ini bisa menjadi bom waktu yang justru memperburuk kondisi pendidikan Indonesia.
Selain itu, muncul pertanyaan soal keberlanjutan program ini. Seberapa serius pemerintah dalam menjamin pendanaan dan sistem pendidikan yang tetap berkualitas dalam jangka panjang? Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek mercusuar tanpa arah yang jelas.
Pemerintah harus memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi sekadar janji kampanye yang sulit direalisasikan. Jika tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin proyek ini hanya akan menjadi beban anggaran tanpa hasil nyata bagi anak-anak miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama.
