Wanua.id – Kampus negeri yang dulu dibanggakan sebagai tumpuan harapan rakyat kecil kini berubah wajah. Alih-alih membuka akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, justru biaya kuliah yang makin tinggi menjadi tembok pemisah antara si kaya dan si miskin.
Melalui jalur mandiri, calon mahasiswa kini dibebani uang pangkal hingga ratusan juta rupiah, belum lagi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tak kalah mencekik. Mirisnya, tak ada batas yang mengontrol nominal ini. Kampus negeri bebas menetapkan biaya sesuka hati. Akibatnya, banyak orang tua pasrah karena tak sanggup membiayai kuliah anak mereka, meskipun sang anak memiliki kemampuan akademik yang baik.
“Ini sungguh menyedihkan. Pendidikan tinggi negeri yang seharusnya menjadi jalan mobilitas sosial, kini menjadi produk mewah yang hanya bisa dibeli oleh yang mampu,” ujar Makhfudi, SP., MM dari Yayasan Bina Lentera Insan. Ia menyayangkan kebijakan biaya kuliah yang cenderung elitis dan meminggirkan keluarga tidak mampu.
Menurutnya, negara harus hadir dan menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah hak setiap warga, bukan komoditas pasar. “Jika anak-anak dari keluarga sederhana dipaksa mundur karena biaya, maka keadilan sosial hanyalah ilusi,” tambah Makhfudi.
Kini, pendidikan tinggi negeri seolah menjadi etalase impian yang hanya bisa dilihat, tapi tak bisa dimiliki oleh mayoritas rakyat. Jika kondisi ini dibiarkan, maka ketimpangan pendidikan akan terus melebar, dan cita-cita Indonesia Emas 2045 hanyalah slogan kosong, tutup Makhfudi.
