Wanua.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan setelah sejumlah temuan mengungkap lemahnya tata kelola dan tingginya risiko terhadap kesehatan siswa. Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan hampir 48 persen kasus keracunan makanan sepanjang 2025 berasal dari program MBG.
MBG yang menyasar siswa dari keluarga miskin, khususnya di daerah tertinggal, memang dirancang untuk memberikan asupan gizi yang lebih baik. Namun, tingginya biaya bahan baku dan logistik di wilayah tersebut membuat anggaran per porsi dinilai tidak memadai. Kondisi ini berdampak pada kualitas makanan serta pengawasan keamanan pangan yang tidak optimal.
Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat, tanpa perbaikan tata kelola, jumlah siswa yang mengalami keracunan makanan berpotensi terus meningkat. Celios memproyeksikan korban keracunan MBG naik dari 15.117 siswa pada November 2025 menjadi 22.747 siswa pada Mei 2026.
Persoalan lain muncul pada masa libur sekolah. Demi mengejar target serapan anggaran, dapur MBG tetap beroperasi meskipun siswa tidak masuk sekolah. Akibatnya, negara diperkirakan membuang anggaran hingga Rp7 triliun selama periode liburan. Di beberapa daerah, paket MBG dikirim kepada orang tua dalam bentuk bahan makanan seperti roti, telur mentah, dan biskuit, bukan makanan siap santap.
Praktik tersebut memicu kritik karena tanggung jawab pengolahan makanan justru dialihkan kepada orang tua siswa. Studi Celios menunjukkan 73 persen responden lebih memilih bantuan tunai dibanding paket MBG, karena dinilai lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan keluarga.
Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama MBG tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, melainkan pada desain kebijakan, pengawasan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. Tanpa pembenahan serius, program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak berisiko menimbulkan masalah kesehatan baru serta pemborosan keuangan negara.
