Wanua.id, Bali – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM), Helvi Y Moraza, membeberkan dua amanat utama dari Presiden Prabowo Subianto untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Puncak Apresiasi MikroeX Summit 2024 di Bali pada Kamis (14/11/2024).
Dalam pernyataannya, Helvi menyoroti dua persoalan mendasar yang menjadi fokus Kementerian UMKM, yaitu permodalan dan akses pasar. Menurutnya, keterbatasan modal dan sulitnya akses pembiayaan masih menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM, meski di sisi inovasi dan produksi mereka telah menunjukkan kemajuan.
“Bapak Presiden berpesan agar UMKM dibukakan akses modal dan channel pasar sebanyak-banyaknya,” ujar Helvi, seperti dikutip dalam rilis resmi pada Senin (18/11/2024).
Merespons amanat tersebut, Helvi menyatakan bahwa Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat tersalurkan dengan baik. Selain itu, pihaknya juga berupaya mengidentifikasi struktur permodalan UMKM yang belum terformalkan.
Helvi juga menekankan pentingnya digitalisasi bagi UMKM agar dapat memperluas jangkauan pasar. Ia mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan ekonomi digital, meninggalkan sistem konvensional yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.
“UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional, suka tidak suka harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” tegasnya.
Dalam upaya mendorong UMKM agar naik kelas, Helvi mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pendamping UMKM. Ia berharap pelaku UMKM dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri nasional, sesuai dengan potensi dan keragaman manufaktur daerah masing-masing.
“Kami harap, paling tidak UMKM bisa mengambil porsi separuh dari rantai pasok berdasarkan potensi daerah, maupun keragaman manufaktur daerah,” tuturnya.
Helvi juga meminta pemerintah daerah dan pendamping UMKM untuk proaktif membantu pelaku UMKM yang siap berkembang. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan regulasi dan mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM agar benar-benar dapat naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. (***/ar)
