Jakarta, Wanua-id – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menegaskan bahwa label “No Pork No Lard” yang sering digunakan oleh para pelaku usaha makanan di pusat perbelanjaan tidak dapat dijadikan jaminan bahwa produk tersebut telah memiliki sertifikat halal.
Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati, dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis (3/10/2024), yang dikutip dari AntaraNews, mengatakan, “Label No Pork No Lard itu tidak bisa dipakai sebagai jaminan telah memiliki sertifikat halal.”
Muti menjelaskan bahwa penggunaan label tersebut telah berlangsung lama, terutama sebelum sertifikasi halal diwajibkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa produk tersebut tidak mengandung babi atau turunannya, sehingga memudahkan konsumen yang menghindari bahan tersebut. Namun, menurutnya, sertifikasi halal jauh lebih kompleks dan mencakup seluruh rantai produksi, dari bahan baku hingga peralatan produksi.
“Seluruh proses, mulai dari distribusi, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian makanan, harus sepenuhnya halal sesuai syariat,” tegas Muti. Ia menambahkan bahwa setiap restoran wajib melakukan sertifikasi halal, yang ditandai dengan adanya label halal resmi yang dipasang di tempat usaha.
Lebih lanjut, Muti mengingatkan bahwa setiap pelaku usaha makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Masa tenggang terkait kewajiban ini akan jatuh pada 17 Oktober 2024, dan setelahnya, seluruh pelaku usaha makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, sertifikat halal kini menjadi keharusan yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku usaha makanan dan minuman untuk memastikan produk yang mereka tawarkan benar-benar sesuai dengan standar kehalalan yang diatur oleh negara dan agama.
