Seminar Nasional bertema “Arah dan Kebijakan Pendidikan Vokasi di Masa Pemerintahan Mendatang” diselenggarakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 26 September 2024. Acara ini menghadirkan Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI), serta tokoh legendaris Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, dan Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harrison, sebagai pembicara.
Dalam paparannya, Ketua Umum APVOKASI menyoroti tantangan dan peluang pendidikan vokasi di Indonesia. Meskipun revitalisasi pendidikan vokasional telah diatur melalui Perpres No. 68 Tahun 2022, pendidikan vokasi masih belum sepenuhnya diakui sebagai pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Stigma bahwa pendidikan vokasional dianggap sebagai pilihan terakhir bagi siswa yang kurang berprestasi secara akademis atau kurang mampu secara ekonomi, masih melekat di sebagian besar masyarakat, termasuk di kalangan dunia usaha dan industri.
Ketua APVOKASI menegaskan bahwa pendidikan vokasi adalah kunci penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. “Tanpa reindustrialisasi yang masif, sulit untuk mencapai target ekonomi tersebut. Pendidikan vokasi memegang peranan kunci karena industrialisasi membutuhkan tenaga kerja terampil dan wirausahawan hebat,” ujarnya.
Namun demikian, Revolusi Industri 4.0 dan kecerdasan buatan yang berkembang pesat berpotensi menggantikan tenaga kerja manusia, terutama di sektor yang membutuhkan keterampilan rendah hingga menengah. Oleh karena itu, pendidikan vokasional harus beradaptasi dengan perubahan ini melalui reformasi menyeluruh.
Dalam seminar tersebut, Ketua APVOKASI memaparkan empat revolusi penting yang harus dilakukan dalam pendidikan vokasi, yaitu: Revolusi Struktural, Revolusi Akreditasi, Revolusi Mengajar, dan Revolusi Belajar. Jika pendidikan vokasi tidak segera bertransformasi melalui empat revolusi ini, dikhawatirkan lembaga vokasional hanya akan menghasilkan lulusan yang terampil tetapi tidak terserap oleh pasar kerja karena tergeser oleh teknologi.
Seminar ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari kalangan pendidikan, industri, dan pemerintahan. Semua pihak sepakat bahwa perubahan mendasar diperlukan agar pendidikan vokasi mampu menghadapi tantangan masa depan, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan industri Indonesia. (***/sandra)
